Kamis, 17 Maret 2011

BAB 3. Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan


 
Pendahuluan
Setelah mempelajari tentang sejarah sistem perekonomian indonesia dan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian indonesia pada masa orde lama maupun orde baru, dan mengenai Neraca Pembayaran yg meliputi pendapatan per kapita, GNP dan GDB. Sekarang saya akan mencoba untuk membahas mengenai Kemiskinan Dan Kesenjangan Pndapatan yg meliputi Permasalahan Pokok, Konep dan Devinisi, Pertumbuhan, kesenjangan dan kemiskinan, serta beberapa indikator Ksenjangan dan Keiskinan, dan Penemuan Empiris dan juga Kebijakan Anti kemiskinan. Dari faktor-faktor inilah kita bisa tahu apa penyebab terjadinya kemiskinan? Dan kita juga bisa tahu solusi apa untuk bisa mengangkat perekonomian kita untuk lebih baik dan angka kemiskinan di negara kita bisa lebih mengurangi dibandingkan jumlah yang sebelumnya.

Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan
A.   Permasalahan pokok
     Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan ( yang dimaksud dengan kesenjangan ekonomi ) dan tingkat kemiskinan ( persentase dari jumlah populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan ) merupakan dua masalah besar di banyak LDCs,tidak terkecuali indonesia. Dikatakan besar, karena jika dua masalah
Ini berlarut-larut atau dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius. Suatu pemerintahan  bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya. Bahkan kejadian tragedi mei 1998 menjadi suatu pertanyaan ( hipotesis ) hingga sekarang. Andaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di indonesia sama dengan misalnya di swiss, mungkinkah mahasiswa akan begitu ngotot berdemontrasi hingga akhirnya membuat rezim soeharto jatuh pada bulan mei 1998?
     Di indonesia pada awal pemerintahan orde baru para pembuat kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan ekonomi di jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan  ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di jawa, khususnya jakarta dan sekitarnya, dan hanya di sektor-sektor tertentu saja, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan trckle down effects. Di dasarkan pada kerangaka pemikiran tersebut, pada awal periode orde baru hingga akhir tahun  1970 –an , strategi pembangunan ekonomi yang di anut oleh pemerintahan soeharto lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional di mulai di pulau jawa dengan alasan bahwa semua fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti pelabuhan, jalan raya dan kereta api, telekomunikasi, kompleks industri, gedung-gedung pemerintahan / administrasi negara, kantor-kantor perbankan, dan infrastruktur pendukung lainnya lebih terrsedia di jawa ( khususnya jakarta dan sekitarnya ) di banding provinsi-provinsi lain di indonesia. Pembangunan pada saat itu juga hanya terpusatkan di sektor-sektor tertentu sajayang secara potensial memiliki kemampuan basar untuk menghasilkan NTB yang tinggi, mereka percaya bahwa nantinya hasil dari pembanguan itu akan ‘menetes’ ke sektor-sektor dan wilayah indonesia lainnya.
      Namun,  sejarah menunjukan bahwa setelah 30 tahun lebih sejak pelita 1 tahun  1969, ternyata efek menetes tersebut kecil (kalau tidak bisa dikatakan sama sekali tidak ada), atau proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akibat dari strategi tersebut dapat dilihat pada tahun  1980-an hingga krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997, indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun yang tinggi, tetapi tingkat kesenjangan dalam pembagian PN juga semakin  besar dan jumlah orang miskin tetap banyak ; bahkan meningkat tajam sejak krisis ekonomi.
      Sebenarnya, menjelang akhir tahun 1970-an, pemerintah sudah mulai menyadari buruknya kualitas pembanguan yang dihasilkan dengan strategi tersebut. Oleh karena itu, sejak pelita III strategi pembangunan mulai diubah: tidak lagi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari pembangunan. Sejak itu perhatian mulai di berikan pada usaha meningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya lewat pengembangan industri-industri padat karya, pembangunan pedeswaan, dan modernisasi, sektor pertanian. Hingga menjelang terjadinya krisis ekonomi, sudah banyak dilaksanakan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi (kalau tidak bisa menghilangkan sepenuhnya) jumlah orang miskin dan ketimpangan  pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya di tanah air. Program-program tersebut antara lain adalah Inpres Desa Trtinggal (IDT), pengembangan industri kecil dan rumah tangga (khususnya di pedesaan), transmigrasi, pelatihan / pendidikan, dan masih banyak lagi. Sayangnya krisis ekonomi tiba-tiba muncul diawali oleh krisis nilai tukar rupiah pada pertengahan kedua tahun 1997, dan sebagai salah satu akibat langsungnya, jumlah orang miskin dan gap dalam distribusi pendapatan di tanah air membesarrr; bahkan menjadi jauh lebih buruk dibaandingkan dengan kondisinya sebelum krisis.

B.   Konsep Dan Definisi
Besarnya kemiskinan dapat di ukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif , sedangkan konsep yang pengukurannya tidak di dasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat di definisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Di negara-negara maju  (DCs), kemiskinan relatif di ukur sebagai suatu proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata per kapita. Sebagi suatu ukuran relatif , kemiskinan relatif dapat berbeda menurut negara atau priode di dalam suatu negara. Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak berubah) di dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum di tambah komponen-komponen nonmakanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Walaupun kemiskinan absolut sering juga disebut kemiskinan ekstrem, tetapi maksud dari yang terakhir ini bisa bervariasi, tergantung pada interprestasi setempat atau kalkulasi.
     C. Pertumbuhan, kesenjangan, Dan kemiskinan
1. Hubungan Antara Pertumbuhan dan Kesenjangan: Hipotesis Kuznets
         Data tahun 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak LDCs, terutama negera-negarayang proses pembangunan ekonominya sangat pesat dan dengat laju pertumbuhan ekonomi yang  tinggi, seperti indonesia, menujukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengen tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan: semakin tinggi pertumbahaan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Bahkan, suatu studi dari Ahuja, dkk. (1997) di negara-negara di Asia Tenggara menujukkan bahwa setelah sempat turun dan stabil selama 1970-an dan 1980-an pada saat negara-negara itu mengalami laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi., pada awal tahun 1990-an ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara-negara tersebut mulai membesar kembali. Hal ini tidak hanya terjadi di LDC, tetapi juga di DCs. Studi-studi dari Jantti (1997) dan mule (1998)  memperlihatkan bahwa perkembangan ketimpangan dalam pembagian PN antara kelompok kaya dengan kelompok miskin di Sweden, Inggris, AS , dan beberapa negara lainnya di Eropa Barat menujukkan suatu tren yang meningkat selama 1970-an dan 1980-an. Misalnya, Jantti (1997) di dalam studinya membuat suatu kesimpulan bahwa semakin membesarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara-negara tersebut disebabkan oleh pergeseran-pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan-kebijakan publik. Dalam hal perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya saham pendapatan dari istri di dalam total pendapatan keluarga merupakan dua faktor penyebab penting.
     Berdasarkan fakta ini, muncul pernyataan: kenapa terjadi suatu trade-off antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi dan untuk berapa lama? Atau berdasarkan kerangka pemikiran yang melandasi “hipotesis Kuznets” tersebut,apakah memang terbukti ada suatu korelasi positif jangka panjang (setelah berapa tahun?) antara tingkat pendapatan per kapita (atau laju pertumbuhannya) dan tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan per kapita dan besarnya kesenjangan dan pendapatan? Atau kalau memang benar relasi antara peningkatan pendapatan rata-rata per kapita (yang mencerminkan semakin tingginya tingkat pembangunan ekonomi) dan tingkat ketimpangan dalam pembagian pendapatan berbentuk kurva U terbalik. 
2. Hubungan Antara Pertumbuhan dan Kemiskinan
         Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan seperti yang telah di bahas di atas. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat,dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Tentu seperti telah dikatakan sebelumnya, banyak faktor-faktor lain selain pertumbahan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara,seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.
      Dasar pemasaranuntuk menggambarkan relasi antara pertumbuhan output agregat dan kemiskinan dapat diambil dari persamaan (3.1). Dalam persamaan tersebut, elastisitas dari ketidakmerataan  dalam distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah suatu komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (ada efek dari perubahan ketimpangan)dari pertumbuhan pendapataan terhadap kemiskinan. Apabila elastisitas neto dan bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan pendapatan dinyatakan masing-masing dengan g dan l,elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangan dengan d, maka di dapat (wodon, 1999):
                    l = g + bd                                                                                       (3.2)
     Untuk mendapatkan elastisitas bruto dari kemiskinanterhadap pertumbuhan dan elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangan (pertumbuhan sebagai variabel yang dapat dikontrol), digunakan persamaan:
               Log Pkt = w + Log Wkt  + LogGkt  + wk + v kt                                              (3.3) 
di mana Pkt = kemiskinan untuk wilayah k pada periode t;Wkt  dan Gkt seperti di persamaan (3.1),wk = efek-efek yang tetap atau acak; dan vkt = term kesalahan.
      Sudah cukup banyak studi empiris dengan pendekatan analisis lintas negara yang menguji relasi antaram pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan , dan hasilnya menujukkan bahwa memang ada suatu korelasi yang kuat antara kedua variabel ekonomi makro tersebut. Akhir-akhir ini juga cukup banyak studi yang mencoba membuktikan adanya pengaruh dari pertumbuhan output  sektoral terhadap pengurangan jumlah orang miskin. Dalam kata lain, kemiskinan tidak hanya bekorelasi dengan pertumbuhan output agregat atau PDB atau PN,tetapi juga dengan pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi secara individu. Misalnya studi dari Ravallion dan Datt (1996) dengan memakai data dari India menemukan bahwa pertumbuhan output di sektor-sektor primer , khususnya pertanian, jauh lebih efekti terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan sektor-sektor sekunder. Sektor-sektor terakhir ini tidak punya efek yang berarti terhadap penurunan kemiskinan  di pedesaan maupun perkotaan. Kakwani (2001) juga melaporkan hasil yang sama dari penelitiannya untuk kasus Filipina. Dikatakan didalam studinya bahwa sementara peningkatan 1% output di sektor pertanian mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sedikit di atas 1%, presentase pertumbuhan yang sama dari output di sektor industri dan di sektor jasa hanya mengakibatkan pengurangan kemiskinan antara seperempat hingga seper tiga persen.
       Dari hasil penemuan di atas mengatakan bahwa sektor pertanian sangat efektif untuk mengurangi kemiskinan di LDCs. Bahkan hal ini dinyatakan dengan jelas oleh mellor (2000) akan tetapi bnyak peneliti-peneliti lain tidak sependapat dengan pandangan menurut mellor di antaranya seperti Hasan dan Quibria (2002) pernyataan mereka telah didukung oleh studi dari ADB (1997) mengenai negara-negara indusrti baru di Asia Tenggara (NICs), seperti korea selatan, taiwan, dan singapura, yang hasil studinya menunjukan bahwa pertumbuhan output di sektor industri manufaktur mempunyai dampak positif yang sangat besar terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan.
     Hasan dan Quibria (2002) juga melakukan studi untuk menguji swecara empiris dampak dari pola pertumbuhan output menurut sektor terhadap penurunan kemiskinan dengan menggunakan data planel dari 45 negara di Asia timur dan Selatan, Amerika Latin, dan karibian, serta Afrika sub-sahara. Model yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh dari pertumbuhan PDB terhadap tingkat kemiskinan pada prinsipnya sama seperti persamaan (3.3). sedangkan untuk mengukur relasi antara kemiskinan dan pertumbuhan sektoral, mereka mengestimasi persamaan berikut ini.
LnP = a + b1LnY1 + b2LnY2 + b3LnY3 + u + R                                                                   (3.4)
Dai mana P adalah kemiskinan yang didefinisikan sebagai suatu fraksi dari jumlah populasi dengan pengeluaran konsumsi di bawah suatu tingkat pengeluaran minimum yg telah  di tetapkan sebelumnya,atau garis kemiskinan; Y mewakili tingkat output per kapita di tiga sektor: pertanian, industri pengolahan,dan jasa; sedangkan u dan R adalah term kesalahan.
Secara garis besar disini dapat di lihat di gambar 3.2, plot antara data PN per kapita dan data presentase dari jumlah populasiyang hidup di bawah garis kemiskinan dari negara-negara yg di teliti memberi kesan yang kuat bahwa ada suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan dan kemiskinan: semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, semakin rendah tingkat kemiskinan ; atau dalam perkataan lain , negara-negara dengan tingkat PN per kapita yang lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang tingkat PN per kapitanya lebih rendah.
Dapat dilihat bahwa elastisitas pertumbuhan pendapatan dari kemiskinan untuk Asia timur adalah yang tertinggi, disusul kemudian oleh Ameriks Latin, Asia Selatan, dan Afrika Sub-sahara. Jadi menurut hasil ini, 1% kenaikan PN per kapita akan mengurangi kemiskinan 1,6% di Asia timur, dan 0,7% di Afrika sub-sahara.
      Kakwani dan pernia (2001) mendefinisikan suatu indeks per tumbuhan prokemiskinan yang membandingkan penurunan kemiskinan yang sebenarnya terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tanpa mempengaruhi distribusi pendapatan di sejumlah negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Dengan memakai indeks ini, mereka menemukan bahwa selama periode 90-an, pertumbuhan ekonomi di korea selatan lebih prokemiskinan secara signifikan dari pada pertumbuhan di Thailand dan Lao PDR. Hasil studi mereka jugs menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di pedesaan lebih prokemiskinan daripada pertumbuhan ekonomi di perkotaan.
     Studi-studi lainnya adalah misalnya dari Dolar dan Kraay menunjukan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB pendapatan per kapita dari kelompok miskin adalah 1%, yang artinya pertumbuhan rata-rata output sebesar 1% membuat 1% peningkatan pendapatan dari masyarakat miskin. Sedangkan hasil estimasi dari Timmer dengan memakai teknik-teknik ekonometrik yang sama melaporkan bahwa elastisitas tersebut hanya sekitar 8%, yang artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi.
D.   Beberapa Indikator Kesenjangan Dan Kemiskinan
     Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dapat di bagi kedalam Dua kelompok pendapatan, yakni axiomatic, dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yakni The Generalized Entropy (GE), ukuran Atkinson dan koefisien Gini.
      Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0: kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1: ketidak merataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan, artinya satu orang (atau satu kelompok pendapatan) di suatu negara menikmati semua pendapatan negara tersebut.
      Ide dasar dari perhitungan koefisien Gini berasal dari kurva Lorenz. Koefisien Gini adalah rasio: (a) daerah di dalam grafik tersebut yang terletak di antara kurva Lorenz dan garis kemerataan sempurna (yang membentuk sudut 45 drajat dari titik 0 dari sumbu Y dan X) terhadab (b) daerah segi tiga antara garis kemerataan tersebut dan sumbu Y dan X. Semakin tinggi nilai raio Gini, yakni mendekati 1 atau semakin menjauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan  distribusi pendapatan.
     Selain tiga alat ukur tsb, ada cara pengukuran lainnya yang juga umum di gunakan terutama oleh Bank Dunia, adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokan menjadi tiga grup: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah. Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% dari penduduk berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan. Tingkat ketida merataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan; sedangkan ketidakmerataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan.
      Untuk mengukur kemiskinan, ada tiga indikator yg diperkenalkan oleh Foster dkk. (1984) yang sering digunakan di dalam banyak studi empiris. Pertama, the incidence of povert : presentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Indeksnya sering disebut rasio H. Kedua, the depth of poverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan poverty gap index. Indeks ini mengestimasi jarak / perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi. Ketiga, the severity of poverty yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK. Namun, selain memisahkan jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut Distributionally Sensitive Index dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.
     Adanya dua indikator tersebut (selain rasio H) adalah untuk mengkompensasi kelemahan dari rasio H yang tidak bisa menjelaskan tingkat keparahan kemiskinan disuatu negara. Selain itu,  para peneliti kemiskinan sudah lama tertarik pada dua faktor lain, yaitu rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak berubah, tambah tinggi rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, tambah besar gap pendapatan antar orang miskin, dan kemiskinan akan tambah besar.
     Dari dasar pemikiran diatas, muncul indeks kemiskinan sen, yang memasukkan dua faktor tersebut, yakni koefisien Gini dan rasio H:
S = H [ I + (1-1) Gini ]
Dimana I adalah jumlah rata-rata defisit pendapatan  dari orang miskin sebagai suatu presentase dari garis kemiskinan, dan koefisien Gini yang mengukur ketimpangan antara orang miskin. Apbila salah satu dari faktor-faktor tsb naik, tingkat kemiskinan bertambah besar (yang di ukur dengan S).


E.   Penemuan Empiris
1.      Distribusi Pendapatan
       Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari survei. Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Walaupun di akui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai suatu kelemahan yang serius: data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya. Jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak harus selalu sama dengan jumlah pendapatan yang diterimanya, bisa lebih besar atau lebih keci. Misalnya, pendapatannya lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsinya juga besar, karena ada tabungan. Sedangkan, jika jumlah pendapatannya rendah tidak selalu berarti jumlah konsumsinya juga rendah. Banyak rumah tangga menggunakan kredit Bank untuk membiayai pengeluaran konsumsi tertentu, misalnya untuk beli rumah dan mobil, dan untuk membiayai sekolah anak atau bahkan untuk liburan.

Secara teoretis, perubahan pola distribusi pendapatan di pedesaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini.
1.      Akibat arus penduduk / L dari pedesaan ke perkotaan yang selama orde baru berlangsung sangat pesat. Sesuai teori A. Lewis (1954), perpindahan orang dari pedesaan ke perkotaan memberi suatu dampak positif terhadap perekonomian di pedesaan: kesempatan kerja produktif , tingkat produktivitas dan pendapatan rata-rata masyarakat di pedesaan meningkat. Sedangkan ekonomi perkotaan pada suatu saat akhirnya tidak mampu menmpung suplai L yang meningkat terus setiap tahunnya, yang sebagian besar adalah pendatang dari pedesaan, yang akhirnya berakibat pada peningkatan pengangguran, di satu pihak, dan menurunnya laju pertumbuhan tingkat upah / gaji, di pihak lain.
2.      Struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di pedesaan dengan di perkotaan. Di pedesaan jumlah sektor relatif lebih kecil dibandingkan di perkotaan, dan sektor-sektor yang ada di pedesaan lebih kecil ( dilihat dari jumlah unit usaha di dalam dan output yang dihasilkan oleh sektor ) dibandingkan sektor-sektor yang sama di perkotaan. Perbedaan ini di tambah dengan tingkat pendapatan per kapita di pedesaan yang lebih rendah daripada di perkotaan membuat struktur pasar di pedeaan jauh lebih sederhana daripada di perkotaan. Struktur pasar yang sederhana ini membuat distorsi passar juga relatif lebih kecil (kesempatan berusaha bagi individu lebih besar) di pedsaan dibandingkan di perkotaan.
3.      Dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Dampak tersebut bisa dalam beragam bentuk, di antaranya:
a.       Semakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi di pedesaan di luar sektor pertanian,seperti industri manufaktur ( kebanyakan dalam skala kecil,atau industri rumah tangga,perdagangan,perbengkelan dan jasa lainnya,serta bangunan ). Difersivikasi ekonomi pedesaan ini tentu menambah jumlah kesempatan kerja di pedesaan dan juga menambah pendapatan petani;
b.      Tingkat produktivitas dan pendapatan (dalam nilai riil) L di sektor pertanian meningkat,bukan saja akibat arus manusia dari sektor tersebut ke sektor-sektor lainnya di perkotaan ( seperti di dalam teori A.lewis ),tetapi juga akibat penerapan/pemakaian T baru dan penggunaan input-input yang lebih baik,misalnya pupuk hasil pabrik,dan permintaan pasar domestik dan X terhadap komoditas-komoditas pertanian meningkat;
c.       Potensi SDA yang ada di pedesaan semakin baik dimanfaatkan oleh penduduk desa(pemakaian semakin optimal ).
Selain studi di atas,studi dari BPS dkk.( 2001 ) juga menarik untuk secara garis besar disini. Mereka menganalisis perbedaan dalam keseenjangan pendapatan antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok  pendapatan rendah di pedesaan dan perkotaan,koefisien G gini secara terpisah untuk keempat kelompok tersebut. Hasilnya disajikan di gambar 3.6, yang menunjukan bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat yang tidak miskin lebih besar dari pada di dalam masyarakat miskin karna karna kelompok tidak miskin tersebut mencakup juga kelompok yang sangat kaya,dan oleh sebab itu perpedaan di perkotaan juga lebih besar dibandingkan di pedesaan. Kesimpulan dari gambar 3.6 adalah bahwa krisis ekonomi berdampak lebih besar dari masyarakat kaya dibandingkan pada masyarakat miskin.
Membaiknya distribusi pendapatan di pedesaan kemungkinan juga disebabkan oleh membaiknya tingkat upah/gaji ( W ) rata-rata per pekerja di pedesaan. Data dari susenas menunjukan bahwa selama periode 1986/1997, W rata-rata per L di pedesaan mengalami pertumbuhan lebih tinggi daripada di perkotaan.
     Sehingga, rasio W di pedesaan terhadap W di perkotaan mengalami peningkatan dari sekitar 57% tahun 1990 ke 65%  tahun 1997; walaupun masih lebih rendah dibandingkan rasio pada tahun 1986 (tabel 3.4). selain peningkatan W, menurunnya ketimpangan pendapatan di pedesaan relatif terhadap ketimpangan di perkotaan juga di pengarui oleh factor-faktor lain seperti perbedaan inflansi antara perkotaan dan pedesaan ,serta mobilisasi pekerja baik antarsektor di pedesaan maupun antar perkotaan dan pedesaan.
Tabel 3.4
Perubahan Tingkat W di Pedesaan dan perkotaan
1986-1997 (Rupiah Per Bulan)
Periode
Perkotaan (U)
Perdesaan (R)
Rasio R/U(% )
1986
1990
1997
88.073
115.835
288.498
59.237
66.395
186.753
67
57
65

Sumber .BPS (Sakernas)
2.      Kemiskinan
      Kemiskinan bukan hanya masalah indonesia, tetapi merupakan masalah dunia. Laporan dari bank dunia menunjukan bahwa tahun 1998 terdapat 1,2 miliar orang miskin dari sekitar 5 miliarlebih jumlah penduduk di dunia. Sebagian besar berada di Asiaselatan (43,5%) yang terkonsentrasi di india, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan Pakistan. Afrika sub – Sahara merupakan wilayah kedua di dunia yg padat orang miskin (24,3%). Di wilayah ini kemiskinan disebabkan karena iklim dan kondisi tanah yang tidak mendukung kegiatan pertanian ( kering dan gersang), pertikaian antar suku yg tidak ada henti-hentinya, manajemen ekonomi makro yang buruk dan pemerintahan yg bobrok. Wilayah ke tiga yg terdapat orang miskin adalah Asia Tenggara dan pasifik (23,2%). Kemiskinan di Asia Tenggara terutama terdapat di cina, laos, indonesia, vietnam, thailand, dan kamboja. Sisanya terdapat di Amerika latin dan negara Karbia (6,5%), Eropa dan Asia tengah
(2,0%), serta timur tengah dan afrika utara (0,5%).

F.    Kebijakan Anti Kemiskinan
     Untuk mengetahui kenapa diperlukan kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan, perlu di ketahui bagaimana hubungan amaliah antara pertumbuhan ekonomi,kebijakan, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan.
Kebijakan antikemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan penting dari lembaga  dunia seperti Bank Dunia, ADB, UNDP, ILO dll. Pada tahun 1970, pada saat komite dari PBB utuk perencanaan pembangunan menyiapkan suatu deklarasi untuk dekade pembangunan kedua dari PBB. Komite tersebut mendeklarasikan bahwa penurunan kemiskinan lewat percepatan proses pembangunan,penyempurnaan distribusi pendapatan, dan perubahan-perubahan sosial lainnya ( kesempatan kerja, pendidikan,kesehatan, dan perumahan) sebagai tujuan terpenting dari suatu strategi pembangunan internasional yang tepat.
     Tahun 1990, Bank Dunia lewat lllaporannya World Development Report on poverty mendeklarasikan bahwa peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front: (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin; (ii) pengembangan SDM ( pendidikan, kesehatan, dan gizi ) yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yg diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi; (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka di antara penduduk miskin yg sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan  SDM akibat ketidak mampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial,dan teriolasi secara fisik.
     Pada tahun 2000, Bank Dunia muncul dengan kerangka analisis yang baru untuk memerangi kemiskinan yg dibangun diatas tiga pilar, yakni: pemberdayaan, keamanan, dan kesempatan. Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas dari penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga pemerintah yg mempengaruhi kehidupan mereka, dengan  memperkuat partisipasi didalam prose politik  dan pengambilan keputusan pada tingkat lokal. Keamanan adalah proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yg merugikan, lewat manajemen yg lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makro dan jg jaringan pengaman yg lebih komprehensif. Sedangkan kesempatan adalah proses peningkatan akses dari kaum miskin terhadap dua aset penting, yakni modal fisik dan modal manusia ( SDM) dan peningkatan tingkat dari pengembalian dari aset-aset tsb ( world Bank,2000c).
    Untuk mendukung strategi yg tepat dalam memerangi kemiskinan, di perlukan intervensi-intervensi pemerintah yg sesuai dengan sasaran / tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Intervensi jangka pendek seperti pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Intervensi lainnya yg bisa dimasukkan dalam kategori intrervensi jangka pendek adalah manajemen lingkungan dan SDA. Hal ini sangat penting karena hancrnya lingkungan dan habisnya SDA akan dengan sendirinya menjadi faktor pengerem proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yg berarti juga sumber peningkatan kemiskinan. Pembangunan transportasi, komuniasi, energi dan keuangan, dan proteksi sosial ( termasuk sistem jaminan sosial ) juga merupakan intervensi jangka pendek yg sangat penting.
      Sedangkan intervensi jangka menengah dan panjang yang penting adalah sebagai berikut:
1.      Pembangunan / penguatan sektor swasta
2.      Kerjasama regional
3.      Manajemen pengeluaran pemerintah ( APBN) dan Administrasi
4.      Desentralisasi
5.      Pendidikan dan kesehatan
6.      Penyediaan Air bersih dan pembangunan perkotaan
7.      Pembagian tanah pertanian yang merata.


Sumber referensi :
1.      Buku perekonomian indonesia ( beberapa masalah penting ), Dr. Tulus T.H.Tambunan 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar